Array
(
    [var] => cut_url
)
<pre>Array ( [var] => cut_url ) </pre> Resume for Muhammad I. for Other / Law Enforcement in Palembang, Indonesia. Search More Resumes for Other on Resumark.com #GOQ1OQX2N
 

Search Resumes

Post Jobs
 


Job Seekers:
Post Your Resume


 

Resume for Muhammad I. for Other / Law Enforcement in Palembang, Indonesia




Occupation: Other Industry: Law Enforcement
Country: Indonesia City: Palembang
State: Sumatera Selatan ZIP: 30126



View Complete Resume   Download Resume [
Array
(
    [name] => cut_url
)
MS WORD]
Share Share


< Back to search results Preview: For the complete resume and contact info please download it.

Array
(
    [var] => content
    [type] => preview
)
Array
(
    [var] => cut_url
)

BAB I 
PENDAHULUAN

A. Sistematika Hukum Perdata

Ilmu hukum membagi hukum perdata kedalam empat bagian Bagian I : Hukum tentang Perorangan Personen Recht, yang memuat peraturanperaturan tentang manusia sebagai subjek hukum, perihal kecakapan untuk bertindak memiliki hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hakhaknya itu serta halhal yang mempengaruhi kecakapankecakapan itu.

Bagian II : Hukurn Kekeluargaan Familie Recht, yakni mengatur tentang hubunganhubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu ; perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan kuratel.

Bagian III: Hukurn Harta Kekayaan Venmogens Recht, yakni rnengatur tentang hubunganhubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.

Bagian IV : Hukurn Waris Erf Recht, yakni mengatur tentang harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Juga dapat dikatakan hukum waris itu mengatur akibatakibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan sesorang yang meninggal dunia.Sedangkan menurut KUHPerdata Burgerlijk Wetboek. Setiap kitab hukum mempunyai sistematika sendirisendiri yang dimaksudkan untuk membantu memperoleh kejelasan mengenai isi dari kitab tersebut. Pembuatan sistimatika suatu kitab hukum tidak disusun secara dogmatis, akan tetapi disusun bagi keperluan praktis. Atas dasar itu pulalah KUHPerdata yang merupakan suatu kitab undangundang yang disusun secara sistimatis kodifikasi sistimatikanya berbeda dengan pembagian hukum perdata menurut ilmu hukum.

Sistimatika KUHPerdata terdiri dari empat buku :

Buku I : Perihal Orang van Personen, yakni memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga.

Buku II : Perihal Benda van Zaken, yakni memuat hukum tentang kebendaan dan hukum waris.

Buku III: Perihal Perikatan van Verbintenissen, yakni memuat hukum kekayaan mengenai hakhak dan kewajiban yang beralaku terhadap orangorang/ pihakpihak tertentu.

Buku IV : Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu van Bewijs en Verjaring, yakni memuat perihal pembuktian dan akihat hukum dan lewat waktu terhadap hubunganhubungan hukum.

Bila dilihat antara sistimatikan KUHPerdata dengan pembagian hukum perdata menurut ilmu hukum terdapat beberapa perbedaan, yakni :

Di dalam KUHPerdata hukum kekeluargaan menjadi bagian atau dimasukkan kedalam hukum perorangan, yang menurut ilmu hukum diatur secara tersendiri. Menurut pembentuk undang undang alasan dimasukkannya hukum kekeluarga kedalam hukum perorangan, karena hubunganhubungan yang diatur dalam hukum kekeluargaan sangat mempengaruhi terhadap kekuasaan atau kewenangan bertindak dari seseorang.

Di dalam KUHPerdata hukum waris dimasukkan atau menjadi bagian dari hukum benda, yang menurut ilmu hukum diatur secara tersendiri. Menurut pembentuk undangundang alasan dimasukkannya hukum waris kedalam hukum benda, karena di anggap hukum waris itu mengatur canacara untuk memperoleh hak atas benda, yaitu benda yang ditinggalkan seseorang karena meninggal dunia. Pendapat lain mengatakan kurang tepat apabila hukum waris dimasukkan kedalam hukum benda, karena hak atas kebendaan yang diterima ahli waris hanya merupakan kelanjutan dari yang meninggal dunia dan bukan memperoleh hal kebendaan baru.

Di dalam KUHPerdata juga dimuat dalam Buku IV tentang hukum pembuktian dan daluwarsa. Dimasukkannya hukum pembuktian kedalam KUHPerdata dipandang kurang tepat karena hukum pembuktian merupakan hukum cara/hukum formil, sedangkan KUHPerdata sendiri adalah hukum materil. Ada sebagian berpendapat bahwa hukum acara dapat dibagi dua; yaitu hukum acara formil dan hukum acara materil. Persoalan mengenai alatalat pembuktian adalah bagian dari hukum acara materil yang tentunya dapat juga diatur dalam hukum perdata materil. Mengenai hukum tentang daluwarsa juga kurang tepat dimuat dalam Buku IV. Hukum tentang daluwarsa dapat dibagi dua :

a. Daluwarsa untuk dibebaskan dan suatu kewajiban; Sebaiknya dimasukkan kedalam Buku III hukum tentang harta kekayaan.

b. Daluwarsa sebagai suatu cara untuk rnemperoleh suatu kebendaan; sebaiknya dimasukkan kedalam Buku II yaitu kedalam bagian yang mengatur caracara lain untuk memperoleh suatu kebendaan.

Sebagai bahan perbandingan berikut dapat dlihat sistimatikan KUHPerdata dari beberapa negara

Code Civil Prancis

 
Buku I : Hukum Orang dan Hukum Keluarga des Personeri.

Buku II : Hukum tentang Benda, Hak Milik, Hak Menikmati Hasil, Hak Memakai dan Mendiami, Hak Servitut atau Hak Pakai.

Buku III: Hukum Waris, Hukum Perikatan, Hukum Harta Perkawinan, Hak Gadai, Daluwarsa, dan segala sesuatu yang tidak diatur dalam Buku I dan II.

Burgerliches Gezetzbuch Jerman

Buku I : Peraturan Umum.

Buku II: Hukum Perikatan.

Buku III: Hukum Kebendaan.

Buku IV : Hukum Kekeluargaan.

Buku V : Hukum Waris.

Schweizerisches Zivilgesetzbuch Swis

Bagian I : Hukum Orang Pribadi.

Bagian II : Hukum Kekeluargaan.

Bagian III: Hukum Waris.

Bagian IV : Hukum Kebendaan.

Bagian V : Hukum Perikatan.

KUHPerdata Yunani :

Buku I : Asasasas Umum, termasuk hukum Orang Pribadi dan hukum Perdata Internasional.

Buku II : Hukum Perikatan.

Buku III: Hukum Kebendaan.

Buku IV : Hukum Kekeluargaan.

Buku V : Hukum Waris.

 
B. Pola Pengaturan Hukum perikatan

Hukum perikatan diatur dalam buku III KUHlPerdata dengan titel “ Perihal Perikatan Van Verbintenissen” terdiri dari bab Bab I sampai dengan Bab XVIII. Semula Buku III ini terdiri dari bab, kemudian dengan Stb. No. Bagian yang lama dalam Bab VII diganti dengan Bab VII A dengan titel ”Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan”. Penambahan Bab VII A ini bersifat penyisipan dan tidak menggeser urutan babbab yang telah ada, sehingga meskipun Buku III terdiri dari Bab I sampai dengan Bab XVIII namun bia dihitung keseluruhan babnya terdiri dari bab. Ketentuanketentuan Buku III dapat dikelompokkan menjadi Bagian Umum dan Bagian Khusus. Bagian Umum terdiri dari bab, yaitu Bab I sampai dengan Bab IV :

Bab I : Perikatan pada umumnya.

Bab II : Perikatan yang lahir dari perjanjian.

Bab III: Perikatan yang lahir dari undangundang.

Bab IV : Hapusnya perikatan.

Bagian khusus terdiri dari bab, yakni dari Bab V sampai dengan Bab XVIII. Kelima belas bab tersebut mengatur tentang penjanjian khusus/perjanjian bernama. 
Bagian atau aturanaturan umum khususnya mengenai perjanjian berlaku terhadap bagian khusus perjanjian khusus/bernama, bahkan berlaku terhadap perjanjianperjanjian yang tidak diatur .atau di luar KUHPerdata, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal. KUHPerdata : “Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Ketentuan bagian umum tersebut juga berlaku terhadap perjanjianperjanjian yang diatur dalam KUHD, sepanjang KUHD tidak mengatur secara tersendiri dan menyimpang dari ketentuan dalam KUHPerdata. Mengenai hubungan antara KUHPerdata dengan KUHD ini diatur oleh Pasal KUHD:

“KUHPerdata seberapa jauh daripadanya daam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpanganpenyimpangan berlaku juga terhadap halhal yang dibicarakan dalam kitab ini”. Sebaliknya bilamana mengenai suatu hubungan hukum KUHD telah mengaturnya secara tersendiri dan menyimpang dari ketentuan KUHPerdata tersebut, maka yang beralaku adalah ketentuanketentuan dalam KUHD. Atau mengenai hal ini berlakulah adagium lex specialis drogat lex generalis.

Dikatakan bahwa Buku III KUHPerdata menganut sistim terbuka atau menganut asas kebebasan berkontrak. Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian apa saja dan mengenai apa saja kendatipun perjanjian itu tidak atau belum diatur sepanjang tidak bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan ketertiban umum. Adanya asas sistim terbuka ini dapat diketahui dari bunyi Pasal. ayat KUHPerdata :  Semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatny. Kata “semua” daam pasal tersebut mengandung makna bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak terbatas pada perjanjian bernama atau yang teah diatur saja, melainkan meliputi juga perjanjian yang tidak/ belum diatur atau di luar KUHPerdata.

Lain halnya dengan Buku II KUHPerdata yang menganut sistim tertutup, dimana orang tidak diperbolehkan membuat hakhak kebendaan baru selain yang telah diberikan oleh undangundang. Dikatakan juga bahwa aturan atau ketentuan dalam hukum perjanjian tidak seluruhnya bersifat pelengkap atau mengatur aanvullen recht, optinal law. Didalam membuat perjanjian para pihak aturanaturan tersendiri yang bertentangan dengan ketentuan undangundang. Atau apabila mengenai hal dalam perjanjian para pihak tidak mengaturnya, maka terhadap perjanjian itu ketentuan undangundang akan berlaku sebagai aturan perengkap.

BAB II 
SUBSTANSI BUKU III KUH PERDATA

A Substansi Perikatan

Pasal KUH Perdata, menentukan bahwa timbulnya perikatan terjadi karena perjanjian dan undangundang.

a. Perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam Buku III Bab II dan BabV sampai dengan Bab XVIII. Bab II mengatur tentang ketentuanketentuan umum perjanjian. Sedangkan Bab V sampai dengan Bab XVIII mengatur tentang perjanjanjian perjanjian tertentu atau perjanjian khusus.

b. Undang –undang, diatur dalam Buku II Bab III KUH Perdata.

Sumber perikatan undangundang dibedakan dalam :

. Undangundang karena perbuatan manusia Pasal KUH Perdata. yang dibedakan menjadi:

. rechtmatige daad Pasal KUH Perdata

. onrechtmatige daad Pasal KUH Perdata.

. undangundang melulu Pasa dan KUH Perdata.

 
. sumber perikatan lainnya.

a. kebiasaan hukum tidak tertulis

b. kadilan

Untuk menampung perikatanperikatan yang timbul dikemudian hari, di mana pengaturannya tidak terdapat dalam KUH Perdata, maka dperlu menentukan sumber perikatan lainnya dalam pembentukan hukum perikatan nasional.

B PengertianPengertian Dasar Perikatan.

. Peristilahan dan Pengertian

a. Perikatan, terjemahan dari “Verbintenis”.

Dalam literatur terdapat tiga istilah ynag digunakan para sarjana untuk menerjemahkan verbintenis yaitu perikatan, perjanjian dan perutangan
Untuk uraian selanjutnya dipergunakan istilah perikatan sebagai terjemahan verbintenis.

KUH Perdata tidak menyebutkan pengertian perikatan, oleh sebab itu dicari dalam doktrin. 
Prof. R. Subekti memberikan definisi tentang perikatan adalah hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

b. Perjanjian, terjemahan dari “Overeenkomst”.

Terjemahan dari para ssrjana ditemui dua istilah yaitu perjanjian dan persetujuan.

uraian selanjutnya akan dipergunakan istilah perjanjian.

Menurut Pasal KUHPerdata. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Definisi ini oleh para sarjana dianggap kurang lengkap dan terlalu luas.

R. Subekti memberikan definini perjanjian sebagai hubungan hukum menngenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberikan hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari orang lain dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan itu

Obyek Perikatan

Obyek penikatan adalah prestasi, berupa:

a. memberikan sesuatu,

b. melakukan perbuatan,

c. tidak melakukan sesuatu perbuatan

.

Subyek Perikatan.

 
Subyek perikatan adalah para pihak di dalam perikatan tersebut. Pihak yang berhak atas prestasi dinamakan kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi dinamakan debitur.

C Macam Macam Perikatan

. Macammacam perikatan menurut KUH Perdata

a. Perikatan bersyarat.

b. Perikatan dengan ketetapan waktu.

c. Perikatan mana suka.

d. Perikatan tanggung renteng.

e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi.

f. Perikatan dengan ancaman hukuman

. Macammacam perikatan menurut Ilmu Pengetahuan Hukum :

a. Perikatan untuk memberikan sesuatu.

b. Perikatan untuk berbuat sesuatu.

c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

d. Perikatan dengan ketetapan waktu.

e. Perik


Cancel
Not Enough Credits
Sorry, but you don't have enough credits to download this resume.

Purchase more credits
Not Available
Sorry but this resume is not available for download. Please choose another!

Close
Confirm Download

Would you like to download  for 1 credit?

You have  credits left.

Yes No 

Don't ask me again
Confirm View Complete Resume

Would you like to view  for 1 credit?

You have  credits left.

Yes No 

Don't ask me again